Kota Bogor Kejar Puluhan Pengembang Belum Serahkan PSU
Senin, 26 April 2021 12:08 WIB
Share
Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim. (Ist)

NUBOGOR - Kota Bogor saat ini sedang berupaya maksimal dalam memenuhi ruang terbuka hijau (RTH). Amanat undang-undang menyebut bahwa pemerintah daerah harus menyiapkan paling tidak 30 persen RTH dari seluruh luas wilayah.

Hal itu ditegaskan Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim saat penanaman pohon dalam peringatan Hari Bumi Tahun 2021, belum lama ini.

Namun, kata Dedie, pemenuhan RTH itu bukanlah hal yang mudah. Apalagi untuk Kota Bogor. Yang dimana memiliki kepadatan cukup tinggi dan wilayahnya terbatas.

“Akan tetapi sampai dengan hari ini, Alhamdulillah Kota Bogor sudah hampir mencapai 18 persen dari 30 persen pemenuhan RTH. Itu semua atas berbagai upaya – upaya yang sudah kami lakukan,” terang Dedie.

Diantaranya, upaya yang sudah dilakukan adalah, seperti mempercepat proses penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU). Hingga penyerahan lahan fasos fasum dari pengembang.

Baca Juga  Gatut Susanta Jadi Dewan Pengawas PPPJ Bareng Agustian Syah dan Wawan Giswanto

“Misalnya ada sekitar 120 pengembang yang ada di Kota Bogor sejak lama, baru sekitar 70 yang menyerahkan. Jadi, PR kita ke depan tentu adalah bagaimana memperluas RTH. Nah itu upaya kita untuk melestarikan, khususnya penanaman pohon, pembuatan taman dan lain sebagainya,” tambah Dedie.

Tak sampai disitu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor juga menghindari adanya penebangan pohon secara ilegal atau tak sesuai dengan prosedur yang dipersyaratkan. Dedie menjelaskan, Pemkot sudah siapkan denda untuk itu.

Upaya penegakan aturan itu, dikatakan Dedie sudah diterapkan sejak lama. Hanya saja memang, informasi terkadang tak sampai di tataran penegak aturan, terutama yang berada di area – area lingkungan perkantoran, perbelanjaan, hingga pembangunan lainnya.

Baca Juga  39 Relawan BPBD Dilatih Cepat Tanggap dan Tangguh

Dalam aturannya menyebut, jika ada pohon yang harus ditebang secara prosedur, maka ada persyaratan untuk mengganti jumlah pohon tertentu sebagai persyaratan penebangan sebuah pohon

“Itu salah satu saja. Artinya masyarakat harus proaktif, masyarakat harus membantu pemerintah untuk ikut melestarikan dan menjaga alam. Yang kedua, kalau ada pelanggaran – pelanggaran, seperti yang tidak berizin itu harusnya dilaporkan juga,” pungkasnya. (*/mut)

Reporter: Admin Local
Editor: Admin Local
Sumber: -
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler