Pengusaha Tambang di Bogor Teriak, Delapan Tahun Dipungli Malah Mau Dilegalkan
Selasa, 4 Mei 2021 16:12 WIB
Share
Kuasa Hukum PT Sundamanik, Gerry Wahyu Rianto saat menunjukan surat yang ditujukan ke Bupati Bogor perihal keberatan pungutan yang dialami sejumlah perusahaan tambang di Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Senin (3/5). (Dok. Metropolitan.id)

NUBOGOR - Pengusaha tambang di Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor teriak. Sudah 8 tahun mereka dikenakan pungutan yang entah untuk apa dan tak ada dasar aturannya.

Persoalan tersebut mencuat setelah kuasa hukum PT Sundamanik, Gerry Wahyu Rianto angkat bicara. Advokat dari Kantor Hukum Gerry WR And Akhmad Hidayat Partners ini mewakili enam perusahaan tambang yang berhadapan dengan persoalan pungli ini, yakni PT Dian Purnawira Swasta, PT Sudamanik, PT Batu Tama, PT GMJI, PT Taruna Tangguh Mandiri, dan PT Sinar Mandiri Mitra Sejati.

Gerry menyebut pungutan yang sudah berjalan selama 8 tahun ini tak memiliki dasar hukum atau hitam di atas putih. Sehingga, ia menganggap pungutan tersebut merupakan bentuk pungutan liar.

Mulanya, ia menceritakan, oknum kepala desa (kades) melakukan pemungutan dengan dalih untuk pembangunan desa. Ia meminta biaya rata-rata sebesar Rp20 ribu untuk tiap kendaraan tambang per rit kepada seluruh perusahaan tambang yang melintasi desanya. Proses pengambilan uang dilakukan oleh aparatur desa ke setiap kendaraan yang terparkir dijalan.

Jika dikalkulasikan, rata-rata uang yang diberikan tiap perusahaan ke oknum kades selama satu tahun mencapai Rp200 juta.

“Kalau delapan tahun kan berarti kira-kira Rp1,6 miliar. Itu baru dari satu perusahaan saja,” ujar Gerry, Senin (3/5).

Setelah satu tahun berjalan, perusahaan meminta laporan pertanggungjawaban keuangan kepada pihak oknum kades tersebut. Namun bukannya transparansi yang didapat, Gerry menyebut bahwa oknum kades tersebut malah mengelak dan tidak pernah memberikan laporan penggunaan keuangan.

Meski merasa keberatan, Gerry mengaku pihaknya tidak berani melawan karena takut dipersulit ketika meminta perizinan untuk memperpanjang. Bahkan ia mendengar kabar bahwa uang tersebut tak sampai ke masyarakat.

“Bukan cuma itu, ternyata uang yang kami berikan itu juga tidak sampai ke masyarakat. Karena saat kita tanya ke masyarakat, mereka mengaku tidak dapat apa-apa. Bahkan pembangunan pun tak ada,” ungkapnya.

Saat ini, oknum kades tersebut terpilih kembali untuk periode ketiga. Setelah 8 tahun berlalu, oknum kades tersebut menerbitkan Peraturan Desa (Perdes) Rengasjajar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa, Perdes Rengasjajar Nomor 7 Tahun 2020 tentang Optimasi Program Pemberdayaan dan Perkades Rengasjajar Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan, Besaran Pungutan/Iuran Desa dan Optimasi PPM dan Kompensasi Perusahaan.

Halaman
1 2 3
Editor: Admin Local
Sumber: -
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler